Apa itu DPR dan Bagaimana Seharusnya Bekerja?

Apa Itu DPR?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif dalam sistem politik Indonesia. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap lima tahun. Dengan kata lain, DPR adalah representasi politik rakyat di tingkat nasional. Menurut UUD 1945 Pasal 20A, DPR memiliki tiga fungsi utama:

1. Fungsi Legislasi: membuat undang-undang bersama presiden.

2. Fungsi Anggaran: menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Fungsi Pengawasan: mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan undang-undang dan kepentingan rakyat.

Selain itu, DPR juga memiliki hak-hak khusus, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Tiga hak ini penting untuk memastikan pemerintah bekerja secara transparan dan akuntabel

Mengapa DPR Itu Penting?

Dalam sistem demokrasi, rakyat tidak mungkin mengurus langsung seluruh urusan negara. Karena itu, rakyat memberi mandat kepada wakil-wakilnya di DPR untuk menyuarakan kepentingan mereka.

Bayangkan DPR sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. Jika jembatan itu kuat, aman, dan kokoh, rakyat dapat menyeberang menuju kesejahteraan. Tapi jika jembatan itu rapuh atau dipenuhi kepentingan pribadi, rakyat akan sulit mencapai tujuan.

Dengan kata lain, DPR adalah salah satu kunci utama kualitas demokrasi Indonesia.

Bagaimana DPR Seharusnya Bekerja?

1. Berpihak pada Rakyat, Bukan Elite

DPR seharusnya menjadi corong rakyat. Setiap anggota DPR wajib mendengar suara konstituennya di daerah, bukan hanya mengikuti garis partai atau kepentingan kelompok tertentu. Wakil rakyat seharusnya sering turun ke daerah pemilihan, berdialog dengan masyarakat, dan membawa persoalan mereka ke ruang parlemen.

2. Transparan dan Akuntabel

Setiap keputusan DPR, terutama yang menyangkut undang-undang dan anggaran, harus dilakukan secara terbuka. Publik berhak tahu bagaimana sikap fraksi, isi rapat, hingga alasan pengambilan keputusan. DPR harus bekerja dengan prinsip “nothing about us without us”—tidak boleh ada kebijakan tanpa melibatkan rakyat.

3. Kritis tetapi Konstruktif terhadap Pemerintah

Fungsi pengawasan tidak boleh dimaknai sebagai mencari-cari kesalahan pemerintah, tetapi juga bukan sekadar menjadi “stempel” kebijakan eksekutif. DPR harus kritis terhadap program pemerintah yang tidak pro-rakyat, sekaligus memberi solusi agar kebijakan lebih baik.

4. Efektif dalam Legislasi

Undang-undang yang dibuat DPR tidak boleh hanya banyak secara jumlah, tetapi harus berkualitas. Setiap UU harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat: pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, hingga keadilan sosial. Proses legislasi perlu berbasis riset, melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan pakar independen.

5. Menjadi Teladan Etika Politik

Sebagai wakil rakyat, anggota DPR bukan hanya dituntut pandai bicara, tetapi juga berintegritas. Mereka harus menghindari praktik korupsi, konflik kepentingan, atau perilaku yang mencoreng martabat lembaga. DPR yang bekerja dengan etika tinggi akan membangkitkan kembali kepercayaan rakyat terhadap politik.

Tantangan DPR Saat Ini

Meski memiliki fungsi mulia, DPR menghadapi sejumlah tantangan besar, di antaranya:

Krisis Kepercayaan Publik

Survei-survei nasional menunjukkan DPR sering mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Banyak yang menilai DPR lebih sibuk dengan kepentingan politik daripada memperjuangkan rakyat.

Praktik Politik Uang dan Oligarki

Proses pemilu yang mahal membuat sebagian anggota DPR terjebak dalam politik uang atau harus berkompromi dengan kepentingan pemodal. Akibatnya, suara rakyat bisa kalah dengan suara elite.

Produktivitas Legislasi Rendah

Banyak Rancangan Undang-Undang (RUU) penting yang tidak selesai dibahas atau bahkan tidak masuk prioritas, sementara ada UU yang justru menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak pro-rakyat.

Minimnya Keterlibatan Publik

Meski ada mekanisme uji publik, partisipasi masyarakat dalam proses legislasi masih sangat terbatas. Banyak keputusan DPR yang terasa jauh dari aspirasi rakyat.

Belajar dari Nilai Pappasang

Dalam tradisi Mandar, terdapat “pappasang” nasihat atau amanat leluhur yang sarat dengan nilai moral. Beberapa di antaranya sangat relevan dengan peran DPR:

Maraqdia rapang ponnana aju

“Penguasa (pemerintah) adalah pohon kayu, tempat rakyat banyak berlindung.”

Relevansi pendidikan politik:

· Pemerintah adalah pelindung dan penopang rakyat, bukan sebaliknya.

· Dalam pendidikan politik, ini menanamkan kesadaran kritis bahwa pemimpin dipilih untuk melayani kepentingan rakyat, bukan untuk memperkaya diri.

· Mengajarkan etika kepemimpinan: pemimpin harus hadir sebagai peneduh, pengayom, dan penguat bagi rakyat kecil.

Annai ia tongan sabaq pole di saqbi wali-wali, tutu wali-wali sipaqna

“Tegakkanlah kebenaran dan keadilan untuk semua pihak dengan berpegang pada adat dan aturan yang telah ditetapkan bersama.”

Relevansi pendidikan politik:

· Pendidikan politik harus menekankan rule of law: semua pihak tunduk pada hukum dan konstitusi.

· Mengajarkan pentingnya keadilan sosial tanpa diskriminasi.

· Adat bisa dibaca sebagai simbol kesepakatan politik bersama (konstitusi, undang-undang, peraturan), sehingga politik tidak boleh melenceng dari norma kolektif.

Menghidupkan nilai pappasang berarti mengingatkan DPR bahwa politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan amanah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan.

Peran Rakyat dalam Mengawal DPR

Agar DPR bekerja sebagaimana mestinya, rakyat juga memiliki peran penting:

1. Melek Politik – pahami fungsi DPR dan hak-hak kita sebagai warga negara.

2. Kontrol Publik – gunakan media sosial, forum warga, atau organisasi masyarakat untuk mengawasi kinerja DPR.

3. Partisipasi – terlibat dalam uji publik RUU, RANPERDA, reses anggota DPR, atau diskusi kebijakan.

4. Pemilu Cerdas – pilih wakil rakyat bukan karena uang atau popularitas, tetapi karena rekam jejak, integritas, dan program.

Dengan rakyat yang sadar, DPR akan terdorong untuk bekerja sesuai mandatnya.

Penutup

DPR adalah lembaga vital dalam demokrasi Indonesia. Ia seharusnya bekerja sebagai wakil sejati rakyat membuat undang-undang yang berpihak, mengawasi pemerintah dengan kritis, dan menyusun anggaran yang adil. Namun, realitas di lapangan masih jauh dari harapan.

Di sinilah pentingnya kesadaran politik masyarakat. Dengan mengingat nilai-nilai luhur seperti pappasang, kita bisa terus mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan privilese. DPR bukan hanya simbol demokrasi, melainkan juga tolok ukur apakah demokrasi kita berjalan sehat atau tidak.

Maka, pertanyaannya bukan hanya “Apa itu DPR?”, melainkan juga “Apakah DPR benar-benar bekerja untuk rakyat?”. Jawaban atas pertanyaan itu sangat bergantung pada dua hal: integritas para wakil rakyat, dan kesadaran kita sebagai rakyat untuk terus mengawasi mereka.